kapitalisme

Upaya pemerintah dalam membentuk dan membina perekonomian sudah terjadi sejak lama. Peran pemerintah baru tampak dominan pada tahun 1930-an dimana terjadi depresi ekonomi besar kala itu, yang memaksa pemerintah turut campur dalam usaha perencaaan dan pengendalian perekonomian. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan pemerintah tersebut berkaitan dengan upaya perencanaan dan pengendalian diantaranya dengan melakukan proteksi perdagangan komoditi-komoditi tertentu, memberikan subsidi terhadap pelaku ekonomi mikro, menentukan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter, dan lain-lain. Sebelum tahun 1930 peran pemerintah dalam perekonomian bisa dikatakan nihil karena pada masa itu keberadaan pemerintah hanya sebatas penjaga malam saja untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang menuju pada stabilitas suatu negara. Stabilitas negara menentukan kepastian iklim berinvestasi para pelaku ekonomi.

Konsep perencanaan tidak boleh dikacaukan dengan mekanisme perekonomian sosialis. Perekonomian sosialis adalah jenis perekonomian di mana pemerintah tidak mengakui kepemilikan pribadi, seluruh kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah. Dalam perekonomian sosialis fungsi perencanaan pemerintah dalam membangun perekonomian mempunyai peran penting. Perekonomian sosialis ini mempunyai ciri khas negara tidak mengakui adanya kemerdekaan perusahaan ataupun kemerdekaan rumah tangga. Hanya satu yang diakui oleh pemerintah yaitu perusahaan pemerintah karena pemerintah telah menguasai seluruh sektor kehidupan dan akses terhadap sumber daya alam dan mekanisme pembagiannya. Nasionalisasi industri diperlukan untuk mengintegrasikan potensi-potensi yang dimiliki negara menuju pada terciptanya kesejahteraan rakyat.

Perencanaan yang dilakukan pemerintah terkadang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemerdekaan berusaha (contohnya di Negara Rusia). Tetapi ada juga negara yang melakukan perencanaan perekonomian yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan tetap memberikan kemerdekaan berusaha, seperti di Amerika Serikat.